Jakarta, CNN Indonesia —
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meminta pemilik Maspion Grup, Alim Markus, untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pekerja di tengah tantangan ekonomi saat ini.
“Kami menghargai kehadiran Alim Markus sebagai pengusaha senior di Jawa Timur. Dalam pertemuan ini, saya menekankan agar sebisa mungkin tidak ada PHK di perusahaan,” kata Khofifah saat menerima kunjungan silaturahmi Alim Markus di Surabaya, Rabu (2/4).
Khofifah menegaskan bahwa sektor industri adalah pilar utama dalam menciptakan lapangan kerja di Jawa Timur. Ia berharap perusahaan-perusahaan dapat mencari alternatif lain, seperti mengurangi jam kerja, daripada melakukan PHK saat mengalami penurunan produksi.
Gubernur mengungkapkan data dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jatim yang mencatat 40 ribu pekerja terkena PHK pada Januari-Februari 2025.
Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan bahwa sepanjang tahun 2024, sebanyak 77.965 pekerja mengalami PHK, meningkat dari 64.855 pekerja pada tahun sebelumnya.
“Kami tidak ingin situasi ini terjadi di Jawa Timur. Oleh karena itu, saya terus memohon kepada pengusaha untuk mengutamakan kesejahteraan pekerja dan mencari solusi alternatif selain PHK,” ucap Khofifah.
Ia menegaskan komitmen Pemprov Jatim untuk menjaga kesejahteraan pekerja dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata.
“Kita harus terus berusaha mencari solusi terbaik agar kesejahteraan pekerja dan masyarakat meningkat. Intinya, jangan ada PHK,” ujarnya.
Menanggapi permintaan tersebut, Alim Markus menyatakan bahwa tidak akan ada PHK di Maspion Grup. Ia juga menekankan bahwa kondisi keuangan perusahaan masih sehat berkat adanya investasi baru.
“Saya jamin tidak ada PHK. Jika ada karyawan yang perlu dirumahkan, kami akan mencarikan tempat di perusahaan lain dalam grup kami,” ujar Ketua Dewan Pertimbangan Apindo tersebut.
Selain itu, Alim Markus juga menyampaikan bahwa beberapa investor dari Tiongkok tertarik untuk berinvestasi di Jawa Timur, khususnya dalam penanaman padi dan tebu dengan bibit yang diimpor dari Tiongkok.
“Pada 8 April 2025, saya akan kembali ke Kantor Gubernur Jatim untuk membahas lebih lanjut mengenai investasi ini, termasuk perizinannya,” imbuhnya.
(fra/antara/fra)
.