suarablitar.com — Mega proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setelah awalnya dijanjikan sebagai proyek murni bisnis. Sekarang, perusahaan-perusahaan BUMN terpaksa menanggung utang besar kepada pihak China.
Pembangunan yang dimulai sejak 2016 ini telah mengalami pembengkakan biaya sebesar 1,2 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 18,02 triliun. Total biaya pembangunan kini mencapai 7,27 miliar dolar AS (sekitar Rp 108,14 triliun), berdasarkan audit yang disepakati kedua negara. Sebagian besar pendanaan dari proyek ini berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), dengan sisanya dari APBN dan modal perusahaan patungan.
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pemimpin konsorsium belum merilis laporan keuangan KCIC ke publik. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) berencana melakukan restrukturisasi utang KCJB. CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa evaluasi untuk memastikan langkah penyelesaian berlangsung secara menyeluruh sedang dilakukan.
Sebelumnya, COO BPI Danantara, Dony Oskaria, menyatakan bahwa mereka akan mengusulkan alternatif penyelesaian kepada pemerintah dalam waktu dekat, dengan tujuan menjaga kinerja BUMN yang terlibat, terutama PT Kereta Api Indonesia.
KCJB dioperasikan oleh konsorsium yang terdiri dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (memegang 60% saham) dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd (40%).
