suarablitar.com — Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, dalam pidato politiknya pada Kongres ke-6 PDI-P di Bali pada Sabtu (2/8/2025), menegaskan bahwa partainya tidak akan berposisi sebagai oposisi maupun berkoalisi dengan pemerintah Prabowo Subianto.
Megawati menjelaskan bahwa demokrasi di Indonesia harus berlandaskan kedaulatan rakyat dan konstitusi, bukan pada pembagian kekuasaan. “Demokrasi kita bukan demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa PDI-P akan menjalankan perannya sebagai partai penyeimbang yang menjaga arah pembangunan nasional tetap sesuai dengan konstitusi dan kepentingan rakyat. Menurutnya, keberpihakan politik tidak ditentukan oleh posisi partai dalam pemerintah, melainkan dari kesetiaan terhadap kebenaran dan moralitas politik.
Megawati juga menginstruksikan PDI-P untuk mendukung kebijakan yang sejalan dengan kepentingan rakyat, namun tidak ragu untuk bersikap kritis terhadap penyimpangan dari nilai-nilai dasar negara. “Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat, tetapi akan bersuara lantang terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan amanat penderitaan,” tegasnya.
Pada kongres ini, Megawati kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI-P untuk periode 2025-2030, di mana seluruh peserta kongres menunjukkan dukungan penuh untuk pengukuhan tersebut.
