suarablitar.com — Sejumlah mahasiswa dan dosen di berbagai kampus di Indonesia bersatu dalam aksi demonstrasi, menuntut pembatalan tunjangan yang dialokasikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Aksi ini dilakukan pada Selasa, 5 September 2023, sebagai bentuk protes terhadap pengeluaran negara yang dinilai tidak tepat sasaran.
Dalam demonstrasi yang berlangsung di beberapa wilayah, para peserta menyerukan pengalihan anggaran tunjangan DPR kepada sektor pendidikan dan kesehatan. Mereka menyatakan bahwa alokasi tersebut seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
Koordinator aksi, Rudi Hartono, mengungkapkan, “Kami menilai tunjangan DPR tidak sebanding dengan kondisi pendidikan yang butuh perhatian lebih.” Rudi menambahkan bahwa pengeluaran untuk tunjangan tersebut dapat dialokasikan untuk kebutuhan mendesak di sektor publik.
Aksi ini mendapatkan perhatian dari beberapa organisasi kemasyarakatan yang berupaya mendukung tuntutan para demonstran. Sementara itu, pihak DPR belum memberikan tanggapan resmi terkait aksi ini. Para mahasiswa dan dosen berharap suara mereka dapat didengar dan direspons oleh pemerintah serta lembaga legislatif.
