suarablitar.com — Krisis hubungan diplomatik antara Amerika Serikat (AS) dan Venezuela kembali memanas setelah AS mengenakan sanksi baru terhadap pejabat tinggi pemerintah Venezuela. Pengumuman ini disampaikan oleh Departemen Luar Negeri AS, yang menyebutkan bahwa langkah tersebut diambil sebagai respons terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan korupsi di negara tersebut.
Sanksi terbaru ini menargetkan beberapa individu serta entitas yang dianggap terlibat dalam kegiatan ilegal. Menurut pernyataan resmi, tindakan ini bertujuan untuk mendukung protes damai terhadap pemerintahan Presiden Nicolás Maduro dan untuk mendorong transisi menuju demokrasi di Venezuela.
Sebagai tanggapan, pemerintah Venezuela mengecam sanksi tersebut sebagai tindakan agresif. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Venezuela menegaskan bahwa sanksi tidak akan berhasil dan hanya akan memperburuk situasi di negara tersebut.
Krisis diplomatik ini sudah berlangsung selama beberapa tahun, dengan AS dan beberapa negara lain menolak mengakui hasil pemilihan yang dimenangkan Maduro. Selama ini, hubungan kedua negara telah terputus, dan kantor kedutaan besar AS di Venezuela ditutup pada tahun 2019.
Situasi ini menambah ketegangan di kawasan, dengan beberapa negara Latin Amerika mendesak untuk meningkatkan dialog guna menyelesaikan krisis di Venezuela.
