suarablitar.com — KAMMI Surabaya (KAMMI) menyuarakan agar pemerintah menghapus tunjangan dan dana pensiun bagi anggota DPR RI. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis (12/10) di Surabaya.
Ketua KAMMI Surabaya, Arif Rahman, menilai tunjangan dan dana pensiun tersebut tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang tengah sulit. Ia mengungkapkan bahwa pengeluaran negara seharusnya lebih difokuskan untuk program yang mempengaruhi kesejahteraan rakyat.
Dalam rilis yang diterima redaksi, KAMMI juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap belanja negara untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. “Kami berharap langkah ini dapat mendorong perbaikan dalam sistem pemerintahan dan lebih berpihak kepada rakyat,” ungkap Arif.
KAMMI mengajak masyarakat untuk mendukung usulan ini dan mengawal penggunaan anggaran negara agar tepat sasaran. Inisiatif ini juga diharapkan dapat memicu diskusi lebih lanjut mengenai reformasi kebijakan tunjangan di kalangan pejabat negara.
