suarablitar.com — Sejumlah organisasi mahasiswa, termasuk BEM SI Kerakyatan, mengajukan tuntutan langsung kepada pemerintah di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (4/9/2025). Mereka menyampaikan tuntutan bernama 17+8, yang mencakup berbagai isu kebijakan publik.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua BEM UPN Veteran Jakarta, Kaleb Otniel Aritonang, meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Pendidikan Tinggi Brian Yuliarto untuk mengakomodasi tuntutan tersebut. Kaleb menyatakan bahwa respons pemerintah dalam pertemuan ini bersifat positif.
“Bawasannya 17+8 harus bisa diakomodir,” ujar Kaleb. Ia menambahkan bahwa pemerintah bersedia mempertimbangkan aspirasi yang saat ini sedang menjadi perhatian publik.
BEM SI Kerakyatan juga menegaskan pentingnya menjaga supremasi sipil dan menolak militerisme. “Militer harus kembali ke barak dan berfungsi sebagai alat negara,” tegasnya setelah pertemuan.
Pertemuan ini tidak melibatkan Presiden RI Prabowo Subianto, yang sedang menghadiri acara di Masjid Istiqlal. Kaleb menekankan bahwa keberhasilan pertemuan ini tidak menandakan kemenangan mutlak bagi mereka, tetapi mereka akan terus mengawal proses implementasi tuntutan tersebut.
Sejumlah aksi demonstrasi dari berbagai elemen, termasuk mahasiswa dan buruh, terjadi di berbagai daerah sebelumnya, dipicu oleh protes terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR dan kebijakan pemerintah lainnya. Tuntutan tersebut harus direalisasikan hingga batas waktu tertentu, dengan 17 tuntutan masyarakat harus dipenuhi pada 5 September 2025, dan delapan agenda reformasi diharapkan selesai pada 2026.
