suarablitar.com — Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan dan Cipayung Plus telah menemui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti) Brian Yuliarto di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini. Pertemuan ini bertujuan untuk menyampaikan berbagai aspirasi, termasuk permohonan investigasi dugaan makar pascademo besar-besaran di sejumlah daerah.
Koordinator Media BEM SI Kerakyatan, Pasha Fazillah Afap, menyatakan bahwa aspirasi tersebut sejalan dengan yang telah disampaikan di DPR. Ia menegaskan, “Kami menuntut agar tim investigasi dibentuk terkait dugaan makar.”
Selain itu, Pasha menekankan pentingnya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset oleh DPR RI dan pemerintah, serta menyerukan tindakan segera dari Presiden Indonesia untuk membentuk tim investigasi.
Ketua BEM UPNVJ Kaleb Otniel Aritonang mengungkapkan bahwa tuntutan “17+8” yang belakangan viral di media sosial juga disampaikan dalam pertemuan ini, dan Mensesneg telah menerima aspirasi tersebut. Kaleb mengutip bahwa Prasetyo dan Brian bersedia mengakomodir aspirasi yang sedang trending tersebut.
Ketua Umum GMNI Risyad Fahlefi mengungkapkan keprihatinan terhadap kriminalisasi terhadap aktivis mahasiswa dan menuntut pembebasan mereka. Ia menegaskan, “Pembebasan aktivis ini tentu menjadi tujuan pokok kami.”
Sementara itu, Ketua Umum PB-HMI Bagas Kurniawan menekankan perlunya pembenahan institusi pemerintah yang lebih inklusif, dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
