suarablitar.com — Sejumlah partai politik di Indonesia mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan lima anggota DPR RI setelah pernyataan dan tindakan mereka dinilai menyinggung perasaan rakyat. Keputusan ini diumumkan usai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan pimpinan lembaga negara dan ketua umum partai di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu, 31 Agustus 2025.
Presiden Prabowo menyatakan bahwa langkah konkret diambil termasuk pencabutan keanggotaan, pengurangan tunjangan, dan moratorium kunjungan kerja luar negeri bagi anggota dewan yang bersalah. “Terhitung sejak Senin, 1 September 2025, para pimpinan partai sepakat untuk melakukan pencabutan sejumlah kebijakan,” ujarnya.
Lima anggota DPR yang dinonaktifkan meliputi:
- Ahmad Sahroni (Partai NasDem) – Dinonaktifkan karena pernyataannya yang dianggap mencederai perasaan rakyat.
- Nafa Urbach (Partai NasDem) – Bendahara Fraksi NasDem ini dinonaktifkan karena tindakan yang dianggap tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat.
- Eko Patrio (Partai Amanat Nasional) – Dianggap menyinggung publik setelah video dirinya berjoget di sidang tahunan MPR viral, meskipun telah meminta maaf.
- Uya Kuya (Partai Amanat Nasional) – Juga dinonaktifkan atas tindakan yang dianggap tidak pantas dalam forum kenegaraan.
- Adies Kadir (Partai Golkar) – Dinonaktifkan setelah pernyataannya mengenai kenaikan tunjangan DPR menuai kritik luas.
Langkah ini diharapkan dapat meredakan keresahan publik dan memperkuat komitmen anggota DPR untuk lebih peka terhadap aspirasi rakyat. Presiden Prabowo juga menekankan bahwa kebebasan berpendapat tetap dijamin sepanjang disampaikan secara damai.
