suarablitar.com — Pemerintah akan memulai uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) pada September 2025, dengan Kabupaten Banyuwangi sebagai lokasi pilot project. Fokus tahap awal program ini adalah bansos yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Sistem baru memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemutakhiran data, termasuk mengusulkan, menyanggah, dan mendaftarkan diri secara mandiri. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan pentingnya digitalisasi untuk memastikan transparansi dan memperluas partisipasi publik.
Dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (3/9/2025), Gus Ipul menyatakan, “Kita ingin masyarakat dapat ikut serta dalam pemutakhiran data lewat teknologi yang sudah disiapkan.” Ia menambahkan bahwa keputusan kelayakan akan ditentukan oleh sistem, bukan interaksi langsung antara individu.
Pernyataan ini disampaikan setelah acara Pelatihan Pengelola Keuangan Sekolah Rakyat di Pusat Pelatihan Kemensos, Jakarta. Digitalisasi bansos merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, yang melibatkan berbagai kementerian untuk memastikan integrasi data dan tata kelola yang akuntabel.
Gus Ipul menjelaskan bahwa teknologi akan meminimalkan subjektivitas dalam verifikasi. Ia juga mengakui potensi kendala, seperti warga yang belum terbiasa menggunakan smartphone, yang akan didampingi oleh pendamping PKH dan staf kelurahan.
Uji coba ini dijadwalkan mulai minggu kedua September 2025, dan diharapkan dapat menciptakan data yang lebih akurat untuk intervensi yang tepat sasaran. Program ini diharapkan menjadi langkah signifikan menuju transparansi dan integritas dalam penyaluran bantuan sosial.
