suarablitar.com — Jakarta – Isu darurat militer terkait penjarahan rumah anggota DPR dan Menteri Keuangan oleh massa tak dikenal telah mendapat tanggapan dari TNI. Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menegaskan bahwa TNI akan tetap taat pada konstitusi dan tidak ada niatan untuk menerapkan darurat militer.
“Isu ini sangat salah. TNI saat ini dalam satu soliditas yang sangat kuat, dan tidak ada keinginan untuk mengambil alih pengamanan,” ungkap Tandyo usai rapat dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (1/9/2025).
Tandyo menjelaskan bahwa keputusan TNI untuk memberikan bantuan kepada institusi lain, seperti Polri, hanya dilakukan setelah adanya instruksi dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa peran Polri sebagai pengaman utama tetap dihormati.
Beberapa hari terakhir, aksi demonstrasi dipicu oleh tuntutan masyarakat terkait gaji dan tunjangan DPR. Demonstrasi semakin memanas setelah pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, tewas akibat kecelakaan yang melibatkan kendaraan taktis Brimob. Aksi aksi massa berlanjut hingga 30 Agustus, di mana beberapa rumah anggota DPR, termasuk rumah Ahmad Sahroni, menjadi sasaran penjarahan. Warga setempat melaporkan bahwa penjarah bukan berasal dari lingkungan Kebon Bawang, Jakarta Utara.
