suarablitar.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung penghapusan tunjangan rumah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, yang menegaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk pengelolaan anggaran yang lebih hemat dan berorientasi pada masyarakat.
Kholid menyatakan bahwa penghapusan tunjangan sejalan dengan prinsip efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. “Setiap rupiah dari anggaran negara harus digunakan secara optimal untuk kepentingan rakyat,” ungkapnya dalam keterangan tertulisnya pada Senin, 1 September 2025. Dengan ditiadakannya tunjangan tersebut, anggaran dapat dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan.
Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan yang proporsional dan adil, sebagai upaya untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap DPR. “Kepercayaan rakyat hanya dapat diraih jika wakilnya menunjukkan sikap akuntabel dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi,” tambah Kholid.
Pernyataan ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pencabutan tunjangan anggota DPR serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri dalam pertemuan dengan pimpinan partai politik pada 31 Agustus 2025.
