suarablitar.com — Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, melakukan perjalanan dinas ke Canberra dan Sydney, Australia, pada saat Indonesia mengalami demonstrasi terkait kenaikan tunjangan anggota dewan. Kunjungan ini sudah dijadwalkan sebelum terjadinya aksi unjuk rasa tersebut dan berfokus pada pembahasan Rancangan Undang-Undang Revisi tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (RUU P2SK).
Misbakhun menjelaskan bahwa agenda tersebut merupakan bagian dari tugas Komisi XI dan Panitia Kerja (Panja) yang harus menyelesaikan RUU tersebut pada 8 September 2025. Dalam kunjungan ini, Komisi XI juga dihadiri oleh perwakilan dari Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, serta kementerian terkait.
Selama berada di Canberra, mereka bertemu dengan Duta Besar RI serta mahasiswa program LPDP, guna menilai penyaluran beasiswa yang dikelola oleh lembaga di bawah Kementerian Keuangan tersebut. Misbakhun menyatakan, “Komisi XI ingin memastikan proses penyaluran beasiswa LPDP di Australia berjalan sesuai rencana.”
Di Sydney, delegasi juga mengunjungi kantor perwakilan Bank BNI. Misbakhun menuturkan transaksi batubara di Australia mencapai AUD 2 miliar, sementara sektor pendidikan dan pariwisata menyentuh angka AUD 1,45 miliar, menunjukkan potensi pasar yang besar untuk Bank BNI di wilayah tersebut.
Kunjungan ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk dari organisasi pelajar Indonesia di Australia yang menyatakan ketidakpuasan terhadap keputusan Komisi XI yang melakukan perjalanan dinas saat situasi di dalam negeri sedang tidak stabil.
