suarablitar.com — Upaya peningkatan layanan administrasi kependudukan (adminduk) yang akurat di Kabupaten Blitar diperkuat melalui rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Rapat Candi Penataran, Kantor Bupati Blitar, pada Selasa (26/8/2025). Rapat ini melibatkan berbagai sektor, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Dinas Kesehatan, dan perwakilan Kementerian Agama.
Dalam rapat tersebut, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, dr. Miftakhul Huda, menekankan pentingnya ketelitian dalam pencatatan data kependudukan di fasilitas kesehatan, terutama saat persalinan. Menurutnya, data yang valid menjadi kunci bagi layanan publik selanjutnya. Huda juga menegaskan bahwa pencatatan nama orang tua dan bayi harus berdasarkan dokumen resmi seperti Kartu Keluarga atau buku nikah.
Kepala Dispendukcapil Kabupaten Blitar, Tunggul Adi Wibowo, menyatakan bahwa evaluasi kerja sama dengan fasilitas kesehatan penting untuk memetakan kendala. Ia mencatat bahwa ada 24 puskesmas dan sejumlah rumah sakit yang telah bekerja sama, namun masyarakat sering kali belum menyiapkan berkas saat persalinan, yang menghambat pencatatan adminduk.
Program inovasi Lapak Maini (Layanan Pencatatan Administrasi Kependudukan di Faskes) juga dibahas. Rumah sakit Ngudi Waluyo Wlingi tercatat sebagai yang paling banyak menerima pengajuan, meski tidak semua dapat dicetak akibat kelengkapan dokumen yang kurang. Dispendukcapil memberikan toleransi hingga 60 hari bagi keluarga yang belum menyiapkan dokumen.
Huda menegaskan pentingnya sinergi antara faskes dan layanan adminduk agar proses pencatatan kelahiran berjalan lancar. Akta kelahiran menjadi dokumen penting dalam akses layanan publik lainnya.
Perwakilan Kemenag Kabupaten Blitar, Nuril Alamin, menambahkan bahwa validasi dokumen perkawinan juga penting untuk mencegah kesalahan data. Evaluasi ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar untuk menyediakan layanan adminduk yang cepat, mudah, dan akurat, dengan fokus pada validasi, edukasi masyarakat, dan pengawasan bersama.
