suarablitar.com — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mempercepat perekonomian di daerah. Menurutnya, dengan anggaran pemerintah pusat dan daerah yang terbatas, keterlibatan dunia usaha sangat penting untuk pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam keterangan tertulisnya, Tito menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya berfungsi sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi. Total belanja pemerintah dari APBN dan APBD mencapai sekitar 4.000 triliun rupiah, sedangkan perputaran uang dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia lebih dari 22.000 triliun rupiah.
Ia mencatat bahwa 65 persen pendapatan daerah di Sulawesi Tenggara berasal dari transfer pusat, sementara pendapatan asli daerah (PAD) hanya sekitar 35 persen. Kondisi ini menghambat perkembangan daerah yang hanya bergantung pada APBD.
Tito juga menekankan pentingnya menciptakan iklim usaha yang sehat dan kolaboratif, serta mengajak kepala daerah untuk membuka ruang diskusi dengan Kadin guna merumuskan langkah konkret untuk meningkatkan potensi ekonomi daerah.
Acara ini dihadiri oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dan para pejabat terkait, termasuk Gubernur Sultra Andi Sumangerukka dan Ketua Kadin Provinsi Sultra Anton Timbang. Tito mengharapkan kerja sama antara pemerintah daerah dan dunia usaha, khususnya Kadin, dapat diwujudkan untuk kemajuan Sulawesi Tenggara.
