suarablitar.com — PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengalami kerugian besar yang mencapai triliunan rupiah akibat beban utang dan bunga pinjaman. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) awalnya dijanjikan tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi pemerintah akhirnya terpaksa menyuntikkan dana untuk mengatasi pembengkakan biaya.
Sejak dimulai, proyek ini menghadapi berbagai masalah termasuk cost overrun. Meskipun pemerintah mengharapkan proyek ini bisa berjalan murni dengan skema business to business, realitanya berbeda. Selama semester pertama 2025, konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang merupakan pemegang saham mayoritas KCIC mencatat kerugian mencapai Rp 1,625 triliun, setelah sebelumnya mengalami kerugian Rp 4,195 triliun di tahun 2024.
Proyek ini memiliki akar sejarah yang panjang, dimulai saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan skema studi kelayakan dari Jepang. Namun, ketika kepemimpinan beralih ke Presiden Joko Widodo, tawaran dari China pun memberikan alternatif meskipun dengan syarat yang berubah. Jepang menawarkan investasi dengan bunga lebih rendah, tetapi China mempresentasikan tawaran yang lebih menarik meskipun bunga lebih tinggi.
Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam pelaksanaan proyek infrastruktur, apalagi bagi proyek yang diharapkan dapat menjadi solusi transportasi modern di Indonesia.
