suarablitar.com — Harga mobil listrik impor di Indonesia dapat bersaing setelah pemerintah memberikan insentif besar. Insentif ini memicu peningkatan populasi kendaraan listrik, meskipun ada kekhawatiran terkait dampaknya terhadap industri otomotif lokal.
Menurut data Sertifikat Uji Tipe (SRUT) dari Kementerian Perhubungan, jumlah kendaraan listrik tumbuh signifikan dari 207.478 unit tahun lalu menjadi 274.802 unit. Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kemenperin, Mahardi Tunggul Wicaksono, menyatakan bahwa jumlah tersebut meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2023.
Mobil penumpang menyumbang 77.277 unit dari total tersebut, diikuti kendaraan roda dua (15.064 unit) dan kendaraan roda tiga (617 unit). Pemberian insentif untuk mobil listrik akan berlaku hingga 31 Desember 2025, meliputi insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah dan pembebasan bea masuk untuk mobil listrik dalam bentuk utuh.
Sementara itu, enam perusahaan seperti BYD dan Geely memanfaatkan insentif ini, dengan BYD mencatat penjualan tertinggi. Penjualan kendaraan listrik meningkat dari 0,08% pada 2021 menjadi 9,70% pada Juli 2025, sementara kendaraan berbasis mesin pembakaran internal turun menjadi 82,2%.
Kemenperin menegaskan bahwa program insentif ini bersifat sementara dan bertujuan untuk memfasilitasi transisi menuju produksi lokal. Mulai 2026, para produsen diharuskan memenuhi komitmen produksi dengan rasio 1:1.
Peneliti Senior LPEM UI, Riyanto, mengemukakan bahwa sudah saatnya produsen mobil di Indonesia beralih ke produksi lokal tanpa melanjutkan insentif untuk kendaraan impor, agar industri lokal tidak terpinggirkan.
Asosiasi otomotif mengkhawatirkan bahwa kelanjutan insentif untuk produk impor akan menciptakan ketimpangan di pasar, membebani pabrikan yang telah berinvestasi dalam produksi lokal. Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara, mengingatkan perlunya kehati-hatian dalam mempercepat transisi menuju kendaraan listrik, agar industri yang ada tidak rusak.
