Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa rapat kerja dengan Komisi X DPR RI pada 22 April 2025 digelar secara tertutup karena banyak hal yang belum bisa disampaikan ke publik. (nasional.sindonews.com)

Salah satu isu utama yang dibahas adalah program Wajib Belajar 13 Tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan. Program ini mencakup jenjang taman kanak-kanak sebagai langkah awal untuk menjamin akses pendidikan sejak usia dini. (koranterbit.id)

Selain itu, dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai tunjangan guru honorer dan sistem penjurusan dalam pendidikan. (antaranews.com)

Meskipun rapat digelar secara tertutup, isu-isu tersebut menjadi fokus utama dalam pembahasan antara Kemendikdasmen dan Komisi X DPR RI.

suarablitar.com — Rapat Kerja (Raker) antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) diadakan pada hari ini untuk membahas sejumlah isu penting dalam bidang pendidikan di Indonesia. Dalam rapat tersebut, Mendikbudristek, Nadiem Makarim, menekankan perlunya perubahan kurikulum untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menjawab tantangan global.

Nadiem menyampaikan bahwa tujuan utama dari pembaruan kurikulum adalah untuk mempersiapkan siswa menghadapi era digital. Ia juga mengingatkan pentingnya penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar. “Kita perlu menciptakan generasi yang inovatif dan berdaya saing,” ungkap Nadiem dalam rapat yang dihadiri oleh anggota DPR dari berbagai fraksi.

Selanjutnya, beberapa anggota DPR mengangkat isu alokasi anggaran pendidikan serta pengawasan terhadap program-program pendidikan yang ada. Mereka menekankan perlunya transparansi dalam penggunaan dana pendidikan agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi siswa.

Raker ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan sistem pendidikan di Indonesia ke depan. Diskusi masih akan berlanjut untuk mengeksplorasi solusi dan strategi lebih lanjut.