suarablitar.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memangkas sebagian trotoar di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di kawasan tersebut. Rencana ini mendapatkan kritik dari berbagai pihak, termasuk dari Pendiri Koalisi Pejalan Kaki, Ahmad Syafruddin, yang menyebut kebijakan tersebut sebagai langkah keliru dan kontraproduktif terhadap upaya pembangunan transportasi berkelanjutan.
Ahmad mengungkapkan bahwa tindakan memperlebar jalan dengan mengorbankan fasilitas bagi pejalan kaki hanya akan menguntungkan pengguna kendaraan pribadi. Ia menekankan pentingnya mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi umum, bukan sebaliknya. “Seharusnya kemacetan itu jadi hukuman bagi pengguna mobil dan motor pribadi, bukan malah jalan yang diperlebar,” tegasnya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pemangkasan trotoar ini bersifat sementara hingga November 2025, dengan harapan dapat mengurai kemacetan yang sering terjadi. Ia mengakui kondisi trotoar saat ini tidak memadai untuk pejalan kaki, dengan banyak jalur yang terputus dan terhambat oleh proyek konstruksi lainnya.
Ahmad menambahkan bahwa jika Pemerintah Provinsi serius dalam mengatasi kemacetan, seharusnya menerapkan sistem jalan berbayar elektronik dan tarif parkir progresif guna mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di daerah padat, termasuk di TB Simatupang.
Masyarakat diharapkan dapat diarahkan untuk lebih memilih angkutan umum, mengingat Jakarta sudah memiliki layanan angkutan umum massal yang cukup memadai.
