suarablitar.com — Perayaan puncak Hari Jadi Kabupaten Blitar ke-701 memicu kritik di tengah kondisi ekonomi yang lesu. Acara yang digelar dengan menghadirkan artis ibu kota ini ditengarai menghabiskan biaya ratusan juta rupiah, yang dinilai tidak tepat oleh sejumlah pihak.
Mujianto, Ketua Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Kabupaten Blitar, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar kurang menunjukkan empati terhadap kesulitan masyarakat. “Daya beli masyarakat sedang turun. Bukannya fokus pada pembangunan, malah terus mengadakan kegiatan seremonial yang mahal,” ungkapnya pada Jumat, 22 Agustus 2025.
Ia juga menambahkan bahwa serapan anggaran Pemkab Blitar hingga Agustus ini masih sekitar 48 persen, dengan mayoritas anggaran dialokasikan untuk belanja rutin, perjalanan dinas, dan acara seremonial. “Belanja modal pembangunan yang berdampak langsung pada rakyat masih di bawah 10 persen,” jelas Mujianto.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti, menegaskan bahwa acara tersebut tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Seluruh anggaran bersumber dari sponsorship. Kami meminta dukungan dari para pengusaha,” ujarnya.
Namun, Mujianto menyebutkan bahwa menggantungkan pada sponsor di tengah kondisi ekonomi yang sulit justru menurunkan wibawa pemerintah. “Memalukan. Ekonomi sedang lesu, malah minta-minta ke pengusaha,” tambahnya.
Perayaan Hari Jadi sering dianggap sebagai ajang hiburan dan promosi daerah. Namun, dengan kondisi ekonomi saat ini, keberlanjutan acara besar ini menimbulkan perdebatan antara harapan pemerintah untuk membangkitkan semangat masyarakat dan kebutuhan mendesak akan pembangunan serta kesejahteraan.
