suarablitar.com — Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menggandeng pemerintah daerah dan sektor swasta dalam program Aglomerasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilakukan di wilayah aglomerasi Cirebon Raya untuk mengoptimalkan program pengentasan kemiskinan.
Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, menyatakan tujuan kolaborasi ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan program, infrastruktur, dan sumber daya secara sinergis. “Dengan dukungan pemerintah daerah dan sektor swasta, kami berharap proses transformasi sosial ekonomi dapat berlangsung signifikan,” ucap Budiman.
Program ini melibatkan wilayah Cirebon, Indramayu, Kuningan, Brebes, dan Kota Cirebon, dengan target menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga 0% dan kemiskinan relatif menjadi 4,5-5% pada tahun 2029. Kegiatan yang direncanakan mencakup pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pengembangan akses layanan sosial dasar.
Melalui skema Closed-Loop Supply Chain (SCLSC), BP Taskin menargetkan modernisasi sektor pertanian dengan teknologi dan inovasi, serta membangun rantai pasok berbasis koperasi. Budiman berharap pengembangan kawasan Cirebon Raya sebagai pusat produksi pangan dan energi dapat menjadi model bagi daerah lain.
Walikota Cirebon, Effendi Edo, menyambut baik inisiatif ini dan berkomitmen mendukung implementasinya. Ia menegaskan kolaborasi ini penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi inklusif dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat di wilayah Cirebon Raya.
