suarablitar.com — Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengungkapkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah selalu dihadapkan pada berbagai masalah. Pernyataan ini disampaikan Adies saat menanggapi usulan untuk membuat Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menjadi kementerian tersendiri.
Adies menyoroti bahwa sejak dahulu, penyelenggaraan haji dan umrah tidak pernah lepas dari permasalahan. “Ada saja masalahnya,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (19/8/2025). Ia memberikan contoh masalah yang terungkap oleh Panitia Khusus (Pansus) terkait penyelenggaraan haji tahun 2024, yang sedang ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Adies juga menyebutkan adanya temuan Tim Pengawas (Timwas) Haji yang menunjukkan carut marutnya penyelenggaraan haji 2025, mencakup masalah pada perusahaan penyelenggara, makanan, dan transportasi jemaah. “Itu kan juga masalah,” kata Adies.
Berdasarkan permasalahan ini, ia menduga pemerintah merasa perlu membentuk kementerian khusus yang mengurus dan mengawasi penyelenggaraan haji dan umrah. Tujuan dari usulan ini adalah untuk mengurangi beban tugas Kementerian Agama.
KPK sendiri kini sedang menyelidiki dugaan korupsi dalam penentuan kuota haji 2023-2024, di mana pejabat terkait diyakini telah menyelewengkan pembagian 20.000 kuota tambahan dari Pemerintah Arab Saudi. Organisasi nirlaba Indonesia Corruption Watch (ICW) juga melaporkan dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025 yang mencakup pelayanan Masyair dan pengurangan spesifikasi konsumsi jemaah.
Diketahui bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun terakhir Kementerian Agama menyelenggarakan ibadah haji, dan selanjutnya akan menjadi tanggung jawab BP Haji.
