suarablitar.com — Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungan terhadap program pembiayaan rumah rakyat, yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Dalam penjelasannya, Prabowo memastikan pembangunan sebanyak 770.000 unit rumah akan dibiayai dengan total anggaran mencapai Rp 57,7 triliun, sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah.
Rincian anggaran tersebut disampaikan dalam pidato Penyampaian Rancangan Undang-Undang APBN 2026 yang berlangsung pada Jumat, 15 Agustus 2025. Menurut Prabowo, program ini bertujuan agar rumah layak huni dan terjangkau dapat diakses oleh masyarakat luas.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menjelaskan rincian alokasi dana tersebut. Pembiayaan akan dilakukan melalui tiga skema utama:
-
Subsidi Pembelian Rumah (350.000 Unit): Mencakup dana sebesar Rp 45,7 triliun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan subsidi bantuan uang muka.
-
Bedah Rumah melalui BSPS (373.939 Unit): Anggaran Rp 8,6 triliun akan digunakan untuk renovasi rumah warga kurang mampu, mengalami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 1,4 triliun.
-
Insentif dan Stimulus Sektor Properti (40.000 Unit): Pemerintah juga akan memberikan insentif pajak sebesar Rp 3,4 triliun untuk mendukung pembelian rumah komersial.
Program ini juga mencakup penawaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memudahkan akses pendanaan dalam sektor konstruksi. Usulan tambahan anggaran oleh Menteri PKP Maruarar Sirait mencapai Rp 49,854 triliun untuk tahun yang sama, dengan fokus pada kebutuhan mendesak, seperti pembentukan rumah bagi korban bencana dan perbaikan fasilitas dasar.
Prabowo menekankan komitmen pemerintah untuk mencapai target penyediaan rumah bagi masyarakat dan mengingatkan pentingnya pengawasan untuk mencegah praktik korupsi dalam pelaksanaan program ini.
