suarablitar.com — Presiden Prabowo Subianto menghapus bonus atau tantiem bagi pejabat BUMN yang dapat mencapai Rp40 miliar per tahun. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menghemat anggaran negara hingga Rp18 triliun, dan disampaikan dalam pidato Nota Keuangan RUU APBN 2026 di Gedung DPR, Jakarta, pada Jumat (16/8/2025).
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan, “Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp40 miliar setahun.” Pernyataan ini meraih respons positif dari anggota DPR. Tantiem sendiri merupakan insentif yang diberikan kepada direksi dan komisaris perusahaan sebagai imbalan saat perusahaan meraih laba.
Prabowo mengindikasikan bahwa pengelolaan perusahaan sebelumnya tidak efisien, terutama saat perusahaan mengalami kerugian namun komisaris tetap mendapatkan tantiem. “Saya potong, setengah komisaris paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5 dan saya hilangkan tantiem,” ungkapnya.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menambahkan, pemangkasan tantiem tersebut diperkirakan dapat menghemat anggaran negara hingga Rp18 triliun. Puan Maharani, Ketua DPR, juga menyatakan dukungannya terhadap kebijakan ini dan menegaskan bahwa anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk tantiem sebaiknya digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
Kebijakan ini juga sejalan dengan langkah Prabowo untuk mengoptimalkan penggunaan dana BUMN demi kepentingan masyarakat.
