suarablitar.com — Presiden Prabowo Subianto menekankan ketidakberesan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengalami kerugian. Dalam pernyatannya, Prabowo menyebutkan bahwa meskipun banyak BUMN yang merugi, jumlah komisaris yang ditunjuk terbilang tinggi dan tidak masuk akal.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah acara di Jakarta, di mana Prabowo juga mengungkapkan bahwa tingginya jumlah komisaris dapat menambah beban keuangan BUMN, yang seharusnya fokus pada efisiensi dan peningkatan kinerja. Ia mengajak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terkait kebijakan pengangkatan komisaris di perusahaan-perusahaan negara.
Prabowo berpendapat bahwa keberadaan komisaris seharusnya diimbangi dengan tanggung jawab dan kinerja yang baik, sehingga BUMN dapat beroperasi lebih efisien. Ia menegaskan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN agar dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia.
