suarablitar.com — Kontroversi mengenai senioritas, arogansi, dan pola pikir feodalis dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali mencuat. Isu ini muncul setelah beberapa pejabat publik dan pakar militer mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap budaya internal yang dinilai tidak selaras dengan prinsip demokrasi dan modernitas.
Dalam beberapa kesempatan, jenderal aktif dan pensiunan mengungkapkan pandangan bahwa adanya struktural senioritas yang kaku dapat menghambat inovasi dan respons cepat dalam menghadapi tantangan keamanan. Mereka menyatakan bahwa pendekatan yang lebih egaliter dan terbuka diperlukan agar TNI dapat beradaptasi dengan dinamika global.
Peneliti dari lembaga kajian pertahanan, Dr. Ahmad Rizal, menegaskan bahwa pola pikir feodalis dapat menciptakan jebakan bagi perwira muda yang ingin berinovasi. “Kepemimpinan yang terpusat dan arogan dapat merugikan moral dan motivasi anggota,” ujarnya.
Sebagai respons terhadap isu ini, pihak TNI menyatakan bahwa mereka sedang melakukan evaluasi terhadap sistem internalnya untuk menciptakan lingkungan yang lebih profesional dan modern. Pihak TNI juga menegaskan komitmennya terhadap disiplin serta tugas utama menjaga keamanan dan kedaulatan negara.
Kontroversi ini diyakini akan terus bergulir di kalangan masyarakat dan pengamat, seiring dengan pentingnya reformasi di institusi militer Indonesia.
