suarablitar.com — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa program 3 Juta Rumah belum mencapai hasil yang diharapkan setelah sepuluh bulan beroperasi. Dalam Rapat Koordinasi Evaluasi dan Capaian Progres Kementerian, Fahri meminta maaf kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pada Rabu (13/08/2025).
Fahri menyatakan bahwa hingga kini, progres dalam renovasi, penataan kawasan, Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) masih nol. Dia menilai bahwa Kementerian PKP telah bekerja di luar Key Performance Indicator (KPI) yang seharusnya, seperti Corporate Social Responsibility (CSR) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Ia menjelaskan bahwa aturan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) baru diterbitkan sekitar dua minggu lalu, dengan anggaran mencapai Rp 43,6 triliun untuk dua juta unit rumah. Namun, Fahri menyatakan adanya keraguan mengenai pelaksanaan program ini dalam waktu dekat, karena juknisnya masih dalam penyusunan.
Lebih lanjut, Fahri menuduh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebagai penyebab lambatnya progres ini. Dia menilai BP Tapera telah menyampaikan informasi yang tidak akurat kepada Menteri PKP Maruarar Sirait. Menurut Fahri, BP Tapera menganggap bahwa program FLPP merupakan tanggung jawab Kementerian PKP, padahal seharusnya tidak demikian.
Kementerian PKP diharapkan bisa fokus pada pelaksanaan yang sesuai mandat dari Perpres Pembentukan Kementeriannya, terutama dalam menyusun program dan indikator-indikator yang jelas untuk mencapai target perumahan yang telah ditetapkan.
