suarablitar.com — Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, menghadapi protes besar-besaran setelah kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen. Kebijakan ini, meskipun telah dibatalkan dan Sudewo telah meminta maaf, tetap menuai demonstrasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu pada Rabu (13/8), yang menuntut agar dia mundur dari jabatan.
Sudewo, yang menjabat Bupati Pati sejak 18 Juli 2025, terpilih bersama wakilnya Sujarwanto Dwiatmoko dengan 419.684 suara. Sebelumnya, ia dikenal sebagai anggota DPR RI yang terpilih dalam beberapa periode.
Kontroversi ini muncul kurang dari sebulan setelah pelantikan Sudewo. Kebijakan yang dinilai memberatkan tersebut mendapat kritik luas dari masyarakat, meski diungkapkan sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah. Sudewo juga menantang warganya untuk berdemo, yang semakin memperburuk situasi.
Dalam aksi demonstrasi tersebut, puluhan ribu orang memenuhi Alun-Alun Pati, di mana terjadi kericuhan, termasuk pembakaran mobil dinas polisi.
Di tengah situasi ini, Sudewo juga diidentifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu pihak yang diduga menerima aliran dana dalam kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. KPK menyatakan kemungkinan memanggil Sudewo sebagai saksi, sementara ia membantah semua tuduhan tersebut.
Dengan situasi politik yang memanas, Sudewo kini harus menghadapi tantangan besar di awal masa jabatannya, termasuk tuntutan mundur dari masyarakat dan tuduhan keterlibatan dalam kasus korupsi.
