suarablitar.com — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memberikan gaji yang layak bagi guru dan dosen. Dalam acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Institut Teknologi Bandung, pada Kamis (7/8/2025), Sri Mulyani menyoroti penghasilan profesi ini yang dianggap rendah oleh masyarakat.
Ia menyatakan, “Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, oh menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya tidak besar.” Hal ini mencerminkan keluhan warga digital yang menilai bahwa negara kurang memberikan perhatian terhadap profesi pendidikan tersebut.
Sri Mulyani menambahkan, pemerintah harus menghadapi keputusan sulit terkait pendanaan. Pertanyaan yang muncul adalah apakah kesejahteraan guru dan dosen sepenuhnya harus dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau perlu melibatkan partisipasi masyarakat.
Data menunjukkan bahwa rata-rata gaji dosen perguruan tinggi negeri di Indonesia hanya sekitar 1,3 kali lipat dari upah minimum provinsi. Ini jauh tertinggal dibandingkan negara-negara lain di ASEAN, seperti Kamboja dan Thailand.
Survei terhadap dosen perguruan tinggi negeri juga menunjukkan bahwa rata-rata jam kerja mereka mencapai 69,64 jam per minggu. Temuan ini menunjukkan adanya beban kerja yang tinggi di samping gaji yang tidak memadai.
Sri Mulyani tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bentuk partisipasi masyarakat yang dimaksud, sehingga tantangan terkait kesejahteraan guru dan dosen tetap menjadi perhatian.
