suarablitar.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merespons kritik dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) yang dinilai beralih fungsi menjadi pasar kaget. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan pengaturan agar tujuan utama CFD tetap terjaga.
Pengaturan tersebut termasuk memisahkan area untuk olahraga dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Syafrin menegaskan, “Warga yang ingin berolahraga akan ditempatkan di area khusus, sedangkan UMKM diizinkan membuka stand di lokasi tertentu yang tidak mengganggu aktivitas olahraga atau lalu lintas.”
Sebagai tambahan, Syafrin menjelaskan bahwa CFD tidak hanya sekedar ajang berkumpul atau berjualan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas udara, mengurangi polusi, menyediakan ruang publik, serta membangun solidaritas komunitas dan gaya hidup sehat.
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyatakan bahwa CFD perlu dievaluasi karena sering berubah menjadi pasar kaget, sehingga mengganggu tujuan utama yaitu memperkenalkan gaya hidup sehat. Ia bahkan mengajak Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, untuk mengawasi pelaksanaannya.
Bima menambahkan, Jakarta menjadi contoh yang baik dalam pengelolaan CFD, di mana pengaturan antara aktivitas olahraga dan kuliner dianggap telah berjalan dengan baik jika dibandingkan daerah lain yang masih jauh dari tujuan pengurangan emisi karbon.
