suarablitar.com — Wacana mengenai penggunaan bitcoin sebagai aset cadangan nasional di Indonesia semakin hangat diperbincangkan. Saran ini muncul seiring dengan tren negara lain yang mulai mengadopsi bitcoin sebagai alat penyimpan nilai, seperti yang dilakukan oleh El Salvador dan Amerika Serikat yang mengusulkan integrasi bitcoin dalam kebijakan cadangan nasional.
Vice President Indodax, Antony Kusuma, menilai peluang ini sangat strategis dan layak untuk dikaji lebih mendalam. Dalam konferensi pers pada Kamis, 7 Agustus 2025, ia menyatakan, “Potensi bitcoin sebagai bagian dari aset negara memang menjanjikan, terutama jika dilihat dari sifatnya yang desentralistik dan tahan inflasi. Namun, keputusan ini memerlukan riset yang hati-hati dan tidak bisa diambil secara terburu-buru.”
Antony menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya progresif tetapi juga akuntabel dan selaras dengan stabilitas ekonomi nasional. Selain itu, ia mendukung keterlibatan lembaga seperti Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam proses kajian tersebut.
Dalam konteks ini, Indodax mengapresiasi klarifikasi dari Bitcoin Indonesia yang menyatakan bahwa pembicaraan mengenai potensi kebijakan ini masih berada pada tahap awal dan eksploratif. Sehingga, sebelum mengambil langkah konklusif, diperlukan persiapan yang menyeluruh dan transparan dalam pengambilan keputusan.
