suarablitar.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan untuk mempercepat realisasi pendapatan dan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dalam rapat yang dilaksanakan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Tito menekankan pentingnya perputaran uang yang berakibat pada peningkatan konsumsi rumah tangga. “Konsumsi rumah tangga merupakan salah satu komponen utama pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri per 4 Agustus 2025, realisasi pendapatan APBD di ketiga provinsi menunjukkan variasi. Papua Tengah mencapai 55,61 persen, Papua Selatan 42,19 persen, dan Papua Pegunungan 31,58 persen. Sementara itu, realisasi belanja ketiga provinsi tersebut masih di bawah rata-rata nasional sebesar 38,52 persen, dengan Papua Pegunungan di 33,96 persen, Papua Selatan 29,30 persen, dan Papua Tengah 28,33 persen.
Tito menekankan perlunya dorongan untuk meningkatkan belanja pemerintah guna membantu perputaran uang di daerah. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga pertumbuhan ekonomi daerah yang berdampak pada ekonomi nasional. Selain itu, ia mendorong diversifikasi pangan untuk menekan harga pangan, khususnya beras, dengan memanfaatkan sumber pangan lokal.
Rapat ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan pengendalian inflasi dan memacu pertumbuhan ekonomi di tiga provinsi tersebut.
