suarablitar.com — Polemik mengenai royalti musik kembali mencuat, mengundang perhatian pengusaha di industri hiburan. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan bahwa kebijakan pengutipan royalti saat ini berdampak negatif bagi para pelaku bisnis, terutama pengusaha kecil.
Dalam sebuah diskusi virtual yang berlangsung baru-baru ini, para pengusaha mengungkapkan keprihatinan tentang besaran royalti yang dinilai memberatkan. Mereka menginginkan adanya regulasi yang lebih jelas dan adil, sehingga tidak menghambat kreativitas dan inovasi di sektor musik.
Pengusaha musik, Arif Setiawan, mengatakan, “Kami mendukung perlindungan hak cipta, namun besaran royalti harus proporsional agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha kami.”
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkomitmen untuk menjembatani komunikasi antara pemangku kepentingan agar solusi yang tepat bisa dicapai. Diharapkan, pertemuan lanjutan dapat mempertemukan berbagai pihak untuk mendiskusikan rancangan kebijakan yang lebih bersahabat dan berkelanjutan.
Polemik ini mencerminkan tantangan yang dihadapi industri musik di tengah digitalisasi. Para pelaku industri berharap adanya kejelasan dalam peraturan agar semua pihak dapat berpartisipasi secara adil dan setara.
