suarablitar.com — Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menegaskan komitmennya untuk membangun pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dengan fokus pada masyarakat lokal di kawasan transmigrasi, termasuk Kalimantan Utara. Penegasan ini disampaikan oleh Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi, Dr. Velix Wanggai, setelah adanya aksi damai oleh masyarakat adat Dayak, Tidung, dan Bulungan di Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Tanjung Selor, pada Minggu (4/8).
Dalam keterangan tertulisnya, Velix mengatakan bahwa aspirasi masyarakat tersebut menjadi kesempatan untuk memperjelas program transmigrasi yang pro terhadap masyarakat lokal dan pertumbuhan ekonomi. “Kami akan segera berkoordinasi dengan pemerintah setempat agar program transmigrasi ini dapat berjalan dan mensejahterakan masyarakat lokal,” ujarnya.
Masyarakat adat Dayak menuntut perhatian pemerintah pusat terhadap kesejahteraan mereka, sementara Velix menekankan bahwa program transmigrasi akan memprioritaskan masyarakat lokal. “Tidak perlu khawatir, prioritas kami adalah warga lokal, khususnya dari masyarakat Dayak, untuk ikut serta dalam transmigrasi lokal di Kalimantan,” tambahnya.
Transmigran lokal akan mendapatkan fasilitas yang setara dengan transmigran lainnya, seperti perumahan dan lahan pekarangan. Tanjung Selor, yang merupakan ibu kota Kalimantan Utara, memiliki sejarah panjang terkait transmigrasi, sebagai bekas wilayah pemukiman transmigrasi yang kini berkembang menjadi desa dan kecamatan di Kabupaten Bulungan.
