suarablitar.com — Pemerintah Indonesia semakin memperkuat komitmen untuk mendorong transformasi digital demi menciptakan layanan publik yang efisien dan inklusif. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa digitalisasi menjadi salah satu fokus utama Presiden Prabowo Subianto. Hal ini diungkapkan dalam pertemuan di Istana Merdeka, di mana Presiden menekankan pentingnya transparansi dalam pelayanan publik.
Salah satu pilar transformasi digital adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mengintegrasikan lebih dari 24 ribu aplikasi pemerintah. SPBE bertujuan mengurangi duplikasi data dan mempercepat koordinasi lintas instansi. Untuk mendukung SPBE, pemerintah sedang menyelesaikan pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) yang akan menyimpan data dari kementerian dan lembaga, serta data pribadi masyarakat seperti KTP dan nomor rekening.
Meskipun jadwal operasional PDN 1 mengalami keterlambatan dari target awal pada Juni 2025, pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini. Meutya menjelaskan bahwa saat ini PDN 1 sedang menjalani uji stress untuk memastikan sistem berfungsi sah sesuai skenario risiko ekstrem.
Transformasi digital juga memastikan akses layanan publik bagi masyarakat. Contohnya, aplikasi SiCantik Cloud yang mempermudah perizinan usaha telah menerbitkan lebih dari 34.000 izin di 103 daerah, termasuk di wilayah terpencil. Peluncuran SiCantik di Kota Tegal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan mendukung program 100 hari kerja wali kota.
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) juga turut berkontribusi dengan memfasilitasi pertukaran data antarinstansi secara otomatis. SPLP telah digunakan oleh 61% dari total 629 instansi di Indonesia, mencapai tingkat layanan 99,5%.
Dengan berbagai inisiatif ini, masa depan layanan publik di Indonesia tampak lebih transparan dan setara bagi seluruh warga.
