suarablitar.com — Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, menegaskan pentingnya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara terpadu. Ia mengingatkan agar semua pihak, termasuk kementerian dan pemerintah daerah, tidak beroperasi secara terpisah saat menangani masalah ini.
Rajiv, yang berasal dari Fraksi Partai NasDem, menilai bahwa respons selama ini masih kurang, terutama dalam sistem koordinasi. Ia mengatakan, “Setiap tahun kita dengar kata ‘Siaga Karhutla’, tapi faktanya yang turun ke lapangan tetap itu-itu saja.” Rajiv mendorong pembentukan sistem terpadu yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk aparat keamanan dan masyarakat adat.
Untuk memperbaiki situasi, ia mengusulkan penciptaan pusat komando terpadu di daerah rawan karhutla, yang melibatkan berbagai instansi seperti Kementerian Lingkungan Hidup, TNI, dan BPBD. “Jangan sampai setiap instansi jalan sendiri-sendiri,” ucapnya.
Rajiv juga menekankan perlunya sistem deteksi dini berbasis teknologi, seperti pantauan satelit dan sensor tanah, yang dapat diakses oleh publik. Ia mengingatkan bahwa karhutla dapat merusak kesehatan masyarakat dan citra Indonesia, serta mengganggu ekonomi.
Menurut data Satgas Karhutla Provinsi Riau, terdapat 586 titik panas di wilayah tersebut pada awal Juli 2025. Hingga 25 Juli 2025, aparat berhasil memadamkan api di area seluas 1.156,17 hektare. Kabupaten Bengkalis dan Pelalawan menjadi wilayah dengan titik panas terbanyak, diikuti oleh beberapa kabupaten lainnya.
Rajiv menekankan perlunya transparansi dan pengawasan bersama dalam penanganan karhutla untuk mencegah terulangnya kebakaran di masa mendatang.
