suarablitar.com — Jakarta, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyatakan bahwa partainya akan mengkaji usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar terkait pemilihan gubernur yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan bupati oleh DPRD. Eddy menilai, perubahan sistem pemilihan kepala daerah tidak menjamin hilangnya praktik money politic.
Eddy menyebutkan, kajian mengenai pemilihan kepala daerah secara tidak langsung telah dilakukan sebelum usulan tersebut muncul. Menurutnya, peningkatan kualitas demokrasi dan pengurangan praktik money politic perlu diupayakan melalui penegakan hukum yang ketat serta pendidikan politik kepada masyarakat.
“Kita ingin memberantas money politic tanpa semata-mata mengubah sistem pilkada, namun dengan sosialisasi dan penegakan hukum yang lebih kuat,” ujarnya, Jumat (25/7/2025). Eddy menyatakan bahwa akhirnya, PAN akan berdiskusi dengan partai koalisi pendukung Prabowo untuk mencapai kesepakatan mengenai sistem dan model pemilihan yang terbaik.
Sebelumnya, Cak Imin dalam acara di JCC Senayan pada Rabu (23/7) juga mengemukakan kebutuhan untuk mengkaji ulang pemilihan kepala daerah secara langsung. PKB mencatat dua masalah utama: biaya pemilihan yang tinggi dan ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat. Cak Imin mengusulkan agar gubernur ditunjuk oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD.
