suarablitar.com — Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M. Kholid, menanggapi usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, mengenai perubahan model pemilihan kepala daerah. Usulan tersebut mencakup gubernur yang dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“Kami menganggap ide ini menarik untuk didalami dan sedang mengkajinya. Kami juga ingin mendengar pandangan dari civitas akademia, pakar, dan tokoh,” ungkap Kholid kepada wartawan pada Jumat, 25 Juli 2025. Ia menambahkan bahwa PKS akan menyerap aspirasi dari struktural dan kader partai sebelum menentukan sikap resmi.
Kholid setuju dengan usulan Ketua DPR RI, Puan Maharani, untuk mengadakan diskusi antarpartai mengenai usulan tersebut pasca-putusan Mahkamah Konstitusi. “Diskusi bersama akan memberikan banyak masukan,” imbuhnya.
Mengenai potensi pengurangan praktik money politic dalam sistem penunjukan langsung, Kholid menyatakan perlunya kajian yang mendalam. Sebelumnya, Muhaimin Iskandar menjelaskan bahwa hasil pertemuan Nahdlatul Ulama (NU) merekomendasikan untuk mengkaji ulang pemilihan kepala daerah secara langsung, mengemukakan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk memilih kepala daerah tidak rasional dan menekankan ketergantungan pemerintah daerah kepada pusat.
Usulan yang diajukan Cak Imin yaitu gubernur sebagai perwakilan pemerintahan pusat ditunjuk oleh pemerintah, sedangkan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD.
