suarablitar.com — Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menekankan bahwa judi online (judol) adalah masalah nasional, yang harus ditangani oleh pemerintah pusat, bukan hanya diperuntukkan bagi pemerintah daerah. Pernyataan ini muncul setelah data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan bahwa lebih dari 600.000 warga Jakarta terlibat dalam aktivitas judi online selama setahun terakhir.
Dalam keterangan yang disampaikan di Balai Kota Jakarta pada Rabu (24/7/2025), Pramono menyatakan, “Itu urusan pemerintah pusat. Jadi judol ini sudah menjadi persoalan nasional, bukan hanya persoalan di Jakarta.” Ia mengakui bahwa jumlah pemain judol di Jakarta adalah salah satu yang tertinggi di Indonesia, dan meminta PPATK untuk memberikan data lebih rinci tentang individu yang terlibat.
Pramono menegaskan bahwa langkah tegas diperlukan untuk mengatasi praktik judi online ini, terutama bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang terlibat, yang akan dikenakan sanksi berat, termasuk dihilangkannya hak promosi jabatan.
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, sebelumnya melaporkan bahwa aktivitas judi online di Jakarta melibatkan lebih dari 600.000 pemain dengan total deposit lebih dari Rp 3 triliun dalam setahun. Ia menyebutkan bahwa terdapat 17,5 juta transaksi judi online tercatat dalam periode tersebut. Ivan menambahkan, “Bisa dibayangkan perhatian yang harus kita kerahkan dan sumber daya yang harus kita lakukan untuk memberantas ini semua.”
